Jum'at, 26 Februari 2010 - 00:27 wib
Dadan Muhammad Ramdan - Okezone
Pertanian salah satu isu ekonomi global (foto: Koran SI)
JAKARTA - Sebanyak 39 negara berkumpul di Paris Perancis atas undangan OECD, organisasi dunia untuk ekonomi dan kerja sama pembangunan.
Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurthi, secara khusus perwakilan dari negara-negara tersebut membicarakan kebijakan pangan dan pertanian untuk masa depan yang berkelanjutan (sustainable future), menjawab tantangan dan peluang global di bidang pangan dan pertanian.
Kegiatan ini merupakan pertemuan tingkat menteri- menteri pertanian OECD pertama dalam 12 tahun. Indonesia sendiri ditempatkan bersama China, India, Brazil, dan Afrika Selatan sebagai negara nonanggota OECD yang dianggap sangat penting dalam keseimbangan ekonomi dan pembangunan dunia.
Bayu menjelaskan ada tiga isu yg dibahas, yakni ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan kemiskinan. Ketiga hal tersebu saling terkait dan juga dipandang telah menjadi masalah bersama dalam skala global.
"Memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan daya beli global, dunia harus mampu memproduksi 50 persen lebih banyak pangan di tahun 2030 dibandingkan pasokan tersedia saat ini dan harus memproduksi dua kali lipat lebih banyak pangan di tahun 2050," paparnya, Kamis (25/2/2010).
Di sisi lain, kata dia, sumber daya untuk memproduksi semakin terbatas. Negara-negara produsen besar menginginkan pasar yang lebih terbuka untuk menjawab tantangan itu. Sementara itu, negara-negara konsumen menganggap perlunya pengembangan produksi di dalam negeri.
Dalam hal ini diakui volatilitas pasar pangan dunia akan semakin tidak menentu dan akan berpengaruh terhadap produsen maupun konsumen pangan. "Air dipandang menjadi faktor penentu dalam produksi pangan global," ujar Bayu.
Menurut dia, air telah menjadi pembatas serius di banyak bagian dunia. Perubahan iklim juga telah menambah serius masalah air tersebut. Situasi perubahan lingkungan juga terkait denga kontribusi pertanian terhadap emisi gas rumah kaca dari pertanian, yang mencapai 14 persen dari total emisi GRK global, nomor 4 setelah energi (26 persen), industri (19 persen) dan kehutanan (17 persen).
Oleh sebab itu, produksi pangan harus dilakukan dengan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menggunakan kerangka 'green growth economy'.
"Usulan Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Pertanian tentang kebutuhan investasi besar di bidang infrastruktur pertanian, pengembangan teknologi, dan pembukaan lahan baru mendapat perhatian serius peserta pertemuan, termasuk masih terbukanya investasi pangan di Indonesia," ungkapnya.
Pandangan Indonesia tentang pentingnya mencermati keterkaitan pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi juga mendapat dukungan dari beberapa negara, terutama kaitannya dengan spekulasi dan dampaknya pada fluktuasi harga komoditi. Para peserta meminta OECD untuk melakukan pendalaman atas masalah ini.
Akhirnya, pertemuan Menteri-Menteri Pertanian OECD menegaskan pesan politik yang jelas bahwa pangan dan pertanian memiliki peran signifikan dalam ekonomi dan pembangunan negara-negara peserta. "Diperlukan kesungguhan untuk penanganan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian termasuk mereka yang bertanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi," tandas Bayu.(mbs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar