OECD: Pangan & Pertanian Masalah Ekonomi Global

Jum'at, 26 Februari 2010 - 00:27 wib

Dadan Muhammad Ramdan - Okezone

Pertanian salah satu isu ekonomi global (foto: Koran SI)

JAKARTA - Sebanyak 39 negara berkumpul di Paris Perancis atas undangan OECD, organisasi dunia untuk ekonomi dan kerja sama pembangunan.

Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurthi, secara khusus perwakilan dari negara-negara tersebut membicarakan kebijakan pangan dan pertanian untuk masa depan yang berkelanjutan (sustainable future), menjawab tantangan dan peluang global di bidang pangan dan pertanian.

Kegiatan ini merupakan pertemuan tingkat menteri- menteri pertanian OECD pertama dalam 12 tahun. Indonesia sendiri ditempatkan bersama China, India, Brazil, dan Afrika Selatan sebagai negara nonanggota OECD yang dianggap sangat penting dalam keseimbangan ekonomi dan pembangunan dunia.

Bayu menjelaskan ada tiga isu yg dibahas, yakni ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan kemiskinan. Ketiga hal tersebu saling terkait dan juga dipandang telah menjadi masalah bersama dalam skala global.

"Memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan daya beli global, dunia harus mampu memproduksi 50 persen lebih banyak pangan di tahun 2030 dibandingkan pasokan tersedia saat ini dan harus memproduksi dua kali lipat lebih banyak pangan di tahun 2050," paparnya, Kamis (25/2/2010).

Di sisi lain, kata dia, sumber daya untuk memproduksi semakin terbatas. Negara-negara produsen besar menginginkan pasar yang lebih terbuka untuk menjawab tantangan itu. Sementara itu, negara-negara konsumen menganggap perlunya pengembangan produksi di dalam negeri.

Dalam hal ini diakui volatilitas pasar pangan dunia akan semakin tidak menentu dan akan berpengaruh terhadap produsen maupun konsumen pangan. "Air dipandang menjadi faktor penentu dalam produksi pangan global," ujar Bayu.

Menurut dia, air telah menjadi pembatas serius di banyak bagian dunia. Perubahan iklim juga telah menambah serius masalah air tersebut. Situasi perubahan lingkungan juga terkait denga kontribusi pertanian terhadap emisi gas rumah kaca dari pertanian, yang mencapai 14 persen dari total emisi GRK global, nomor 4 setelah energi (26 persen), industri (19 persen) dan kehutanan (17 persen).

Oleh sebab itu, produksi pangan harus dilakukan dengan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menggunakan kerangka 'green growth economy'.

"Usulan Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Pertanian tentang kebutuhan investasi besar di bidang infrastruktur pertanian, pengembangan teknologi, dan pembukaan lahan baru mendapat perhatian serius peserta pertemuan, termasuk masih terbukanya investasi pangan di Indonesia," ungkapnya.

Pandangan Indonesia tentang pentingnya mencermati keterkaitan pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi juga mendapat dukungan dari beberapa negara, terutama kaitannya dengan spekulasi dan dampaknya pada fluktuasi harga komoditi. Para peserta meminta OECD untuk melakukan pendalaman atas masalah ini.

Akhirnya, pertemuan Menteri-Menteri Pertanian OECD menegaskan pesan politik yang jelas bahwa pangan dan pertanian memiliki peran signifikan dalam ekonomi dan pembangunan negara-negara peserta. "Diperlukan kesungguhan untuk penanganan ketahanan pangan dan pembangunan pertanian termasuk mereka yang bertanggung jawab di bidang pembangunan ekonomi," tandas Bayu.(mbs)

Pengangguran Dinilai Masalah Ekonomi Terbesar Indonesia

Jum'at, 02 April 2010 | 01:17 WIB

Besar Kecil Normal

 

Pencari kerja memadati acara Career Fair 2010 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/2). Tahun lalu jumlah pengangguran di Jawa Barat sekitar 2,26 juta orang atau sekitar 7,54% dari total penduduk usia produktif. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Boston Institute for Developing Economies Gustav F. Papanek menilai masalah terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah pengangguran. “Saya khawatir dengan masalah terselubung di Indonesia, yaitu pertumbuhan tanpa pekerjaan,” katanya ketika diwawancarai Tempo di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (1/4).

Setiap tahun, 2 juta orang di Indonesia mencari pekerjaan. Berarti, setelah krisis moneter 1998, ada 22 juta pengangguran. Papanek menghitung, hanya 5,5 juta yang telah mendapat pekerjaan tetap.
Sementara 3,5 juta mencari pekerjaan di luar negeri, sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga, dan 4 juta tetap menganggur. Sisanya, menunjukkan sudah mendapat pekerjaan dalam statistik, namun sebenarnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini disebut Papanek dengan istilah work in income sharing atau pekerjaan berbagi penghasilan.

Papanek yang pernah menjabat Direktur Harvard Advisory Group untuk Komisi Perencanaan dan Departemen Keuangan Indonesia pada 1971 hingga 1973 ini mencontohkan pekerjaan tukang semir sepatu.
“Jumlah sepatu tidak bertambah, tapi tukang semir sepatunya bertambah. Yang tadinya penghasilan dibagi tiga, sekarang harus dibagi empat,” pungkasnya.
Pekerjaan semacam ini ada, menurutnya, bukan karena dibutuhkan, tapi karena orang butuh pekerjaan. Produktivitas dari pekerjaan ini dinilai Papanek sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. “Mereka hanya mengkonsumsi, tidak memproduksi,” tuturnya.

Lahan pekerjaan yang juga banyak digeluti pekerja Indonesia adalah di sektor pertanian. Pekerjaan ini juga dinilainya sebagai work in income sharing, karena lahan pertanian tidak bertambah, hanya tenaga kerjanya yang jumlahnya bertambah.
Padahal, negara yang benar-benar berkembang ditandai dengan menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. “Seperti China, India, dan Vietnam,” ujar Papanek.

Solusi untuk masalah pengangguran ini adalah menaikkan angka pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Target pemerintah sebesar 7 persen dinilai Papanek masih belum cukup. “Dulu Indonesia mampu tumbuh 8 persen, kenapa sekarang tidak,” katanya.

Pertumbuhan itu dapat dicapai dengan tiga langkah. Pertama, menambah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi solusi cepat dalam penambahan pendapatan bagi rakyat miskin dan pembangunan infrastruktur rural.
Kedua, memperbesar ekspor mineral, minyak, gas, dan tanaman perkebunan yang hasilnya bisa digunakan untuk mendanai kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi rakyat miskin.
Ketiga, meningkatkan pangsa pasar dunia, terutama dari ekonomi yang menghasilkan lapangan pekerjaan seperti industri manufaktur. Papanek mencontohkan, dulu industri tekstil dan garmen Indonesia menguasai 2,5 persen pangsa pasar dunia, sekarang hanya 1,7 persen. Padahal, selisih tersebut berarti berkurangnya 5 miliar ekspor dan 1,5 juta lapangan pekerjaan.

Solusi ini merupakan solusi jangka pendek dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang, Papanek memberikan resep perbaikan sistem pendidikan.
“Butuh waktu lama, namun bisa dipercepat dengan membangun perguruan tinggi kelas dunia yang juga memberikan pendidikan untuk rakyat miskin, seperti di India,” katanya.

PUTI NOVIYANDA

Ekonomi Syariah Akan Berjaya

Republika OnLine » Bisnis Syariah » Berita

Rabu, 22 Desember 2010, 16:40 WIB

   

Syariah

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA-— Direktur Laboratorium Pengembangan Ekonomi Syariah (LPES) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan, ekonomi Islam akhir-akhir ini menunjukkan akselerasi pertumbuhan luar biasa, khususnya di bidang keungan syariah.

Pasalnya, berbagai macam krisis finansial global menyadarkan institusi keuangan untuk menerapkan sistem keuangan lebih baik, adil, transparan, dan aman. “Kebanyakan pengguna jasa maupun nasabah institusi keuangan mendapatkan jawaban alternatif pilihan itu di bank syariah. Karena menawarkan sistem yang adil dan transparan, serta tak  menguntungkan orang tertentu,” ujar Imron dalam seminar nasional bertajuk ‘Peta Jalan Ekonomi Islam yang diselenggarakan Departemen Ekonomi Syariah Unair Surabaya dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, di Kampus B Unair Surabaya, Rabu (22/12).

Imron melanjutkan, tren terbaru masyarakat berbondong-bondong untuk mempelajari sistem ekonomi syariah. Sedangkan, pemerintahan di suatu negara mulai menerapkan sistem ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan agar membawa dampak baik bagi masyarakatnya.

Menurutnya, jika pasar keuangan syariah tahun 1970-an hanya berkembang di Timur Tengah, lalu 1980-an ke Asia, kini sudah merambah pasar Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia Pasifik. Begitu juga dari sisi institusi, kata Imron, diawali hanya bank syariah, saat ini merambah takaful, Islamic investment companies, asset management companies, dealer Islamic investment bank, sampai e-commerce.

“Keuangan Islam akan terus tumbuh. Ekonomi syariah akan berjaya di masa depan,” tegas dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unair Surabaya tersebut.